tugas sejaraaah kelaas xi ..

TUGAS SEJARAH

Disusun untuk memenuhi salah satu tugas sejarah

GAPI,PARTINDO,PPPKI,MIAI

Disusun oleh :

Ria haryati

SMAN 1 CILEUNYI

2009/2010

KATA PENGANTAR


Puji syukur kamiucapkan atas kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia-Nya kami masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan makalah ini. Tidak lupa kami ucapkan kepada guru dan teman-teman yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan makalah ini.
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini masih banyak kekurangan, oleh sebab itu penulis angat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Dan semoga dengan selesainya makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan teman-teman. Amin...

Gabungan Politik Indonesia

Gabungan Politik Indonesia (GAPI) adalah suatu organisasi payung dari partai-partai dan organisasi-organisasi politik. GAPI berdiri pada tanggal 21 Mei 1939 didalam rapat pendirian organisasi nasional di Jakarta.

Walaupun tergabung dalam GAPI, masing-masing partai tetap mempunyai kemerdekaan penuh terhadap program kerjanya masing-masing dan bila timbul perselisihan antara partai-partai, GAPI bertindak sebagai penengah.

Organisasi

Untuk pertama sekali pimpinan dipegang oleh Muhammad Husni Thamrin, Mr. Amir Syarifuddin, Abikusno Tjokrosujono.

Di dalam anggaran dasar di terangkan bahwa GAPI berdasar kepada:

Hak untuk menentukan diri sendiri

Persatuan nasional dari seluruh, bangsa Indonesia dengan berdasarkan kerakyatan dalam paham politik, ekonomi dan sosial.

Persatuan aksi seluruh pergerakan Indonesia

Sejarah

Di dalam konfrensi pertama GAPI tanggal 4 Juli 1939 telah dibicarakan aksi GAPI dengan semboyan "Indonesia berparlemen".

September 1939 GAPI mengeluarkan suatu pernyataan yang kemudian dikenal dengan nama Manifest GAPI. Isinya mengajak rakyat Indonesia dan rakyat negeri Belanda untuk bekerjasama menghadapi bahaya fasisme dimana kerjasama akan lebih berhasil apabila rakyat Indonesia diberikan hak-hak baru dalam urusan pemerintahan. Yaitu suatu pemerintahan dengan parlemen yang dipilih dari dan oleh rakyat, dimana pemerintahan tersebut bertanggungjawab kepada parlemen tersebut.

Untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan, GAPI menyerukan agar perjuangan GAPI disokong oleh semua lapisan rakyat Indonesia.

Seruan itu disambut hangat oleh pers Indonesia dengan memberitakan secara panjang lebar mengenai GAPI bahkan sikap beberapa negara di Asia dalam menghadapi bahaya fasisme juga diuraikan secara khusus.

GAPI sendiri juga mengadakan rapat-rapat umum yang mencapai puncaknya pada tanggal 12 Desember 1939 dimana tidak kurang dari 100 tempat di Indonesia mengadakan rapat memprogandakan tujuan GAPI.

Selanjutnya GAPI membentuk Kongres Rakyat Indonesia (KRI). Kongres Rakyat Indonesia diresmikan sewaktu diadakannya pada tanggal 25 Desember 1939 di Jakarta. Tujuannya adalah "Indonesia Raya" bertujuan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia dan kesempatan cita-citanya.

Dalam kongres ini berdengunglah suara dan tututan "Indonesia berparlemen".

Keputusan yang lain yang penting diantaranya, penerapan Bendera Merah Putih dan Lagu Indonesia Raya sebagai bendera dan lagu persatuan Indonesia dan peningkatan pemakaian bahasa Indonesia bagi rakyat Indonesia.

Walaupun berbagai upaya telah diadakan oleh GAPI namun tidak membawa hasil yang banyak. Karena situasi politik makin gawat akibat Perang Dunia II, pemerintah kolonial Hindia Belanda mengeluarkan peraturan inheemse militie dan memperketat izin mengadakan rapat.

Suatu gagasan untuk membina kerja sama di antara partai-partai politik
dalam bentuk federasi muncul lagi pada tahun 1939 tepatnya pada tanggal 21
Mei 1939, yakni dengan terbentuknya Gabungan Politik Indonsia (GAPI) oleh
Muh. Husni Thamrin. GAPI merupakan gabungan dari Parindra, Gerindo, PSII,
Persatuan Partai Katolik, Persatuan Minahasa, Pasundan dan Partai Islam
Indonesia (PII). Alasan yang mendorong dan mempercepat terbentuknya federasi
adalah sebagai berikut.
a. Kegagalan Petisi Sutardjo.
b. Sikap pemerintah kolonial yang kurang memerhatikan kepentingan bangsa
Indonesia.
c. Semakin gawatnya situasi internasional sebagai akibat perkembangan
fasisme.
Dalam GAPI ditegaskan bahwa setiap partai tetap mempunyai kemerdekaan
penuh terhadap program kerjanya masing-masing dan apabila timbul
perselisihan antarpartai maka GAPI bertindak sebagai penengah. Di dalam
konferensi yang pertama pada tanggal 4 Juli 1939 dicanangkan tuntutan GAPI
"Indonesia berparlemen". Maksudnya menuntut adanya suatu Dewan Perwakilan
Rakyat yang berdasarkan sendi-sendi demokratis.
Sementara itu, pada saat yang sama di Eropa telah meletus Perang Dunia
II. GAPI mengingatkan adanya bahaya besar yang akan mengancam pemerintah
Hindia Belanda dan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, GAPI mengeluarkan
suatu pernyataan yang dikenal dengan nama Manifesto GAPI ( 20 September
1939). Isinya mengajak kerja sama rakyat Indonesia dan Belanda untuk menghadapi
bahaya fasisme. Hal ini dapat terlaksana apabila Belanda memberikan
hak-hak baru dalam pemerintahan kepada bangsa Indonesia berdasarkan hakekat
demokrasi. Untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan, GAPI menyelenggarakan
Kongres Rakyat Indonesia yang pertama di Batavia pada tanggal 25 Desember
1939. Kongres mengambil keputusan, antara lain sebagai berikut.

a. Kongres Rakyat Indonesia menjadi badan tetap.
b. Aksi Indonesia berparlemen dilanjutkan melalui panitia-panitia setempat
yang telah dibentuk di seluruh daerah di bawah pimpinan GAPI.
c. Menetapkan bendera Merah Putih dan lagu Indonesia Raya sebagai bendera
dan lagu persatuan Indonesia serta peningkatan bahasa Indonesia bagi rakyat
Indonesia.
Pada bulan Agustus 1940, N egeri Belanda dikuasai oleh Jerman dan
Indonesia dinyatakan dalam keadaan darurat perang. GAPI kembali mengeluarkan
resolusi menuntut adanya perubahan ketatanegaraan. Isi resolusi, yaitu
mengganti Volksraad dengan parlemen sejati yang anggotanya dipilih oleh rakyat
dan mengubah fungsi kepala-kepala departemen menjadi menteri yang
bertanggung jawab kepada parlemen tersebut.
Untuk menanggapi resolusi GAPI, pada tanggal 14 September 1940
dibentuk Komisi Visman. Hasilnya sia-sia sebab Komisi Visman tidak melaksanakan
tugas sebagaimana mestinya. Sementara itu, situasi semakin gawat
dan rakyat akhirnya termakan oleh propaganda Jepang yang bersemboyan
"pembebasan bangsa-bangsa Asia dari penjajahan bangsa-bangsa Barat".
Demikianlah situasi hubungan antara nasionalisme Indonesia dengan
kolonialisme Belanda ketika tentara Jepang memasuki Indonesia.

PARTINDO

Didirikan pada tahun 1927 di Bandung oleh para tokoh nasional seperti Dr. Tjipto Mangunkusumo, Mr. Sartono, Mr Iskaq Tjokrohadisuryo dan Mr Sunaryo. Selain itu para pelajar yang tergabung dalam Algemeene Studie Club yang diketuai oleh Ir. Soekarno turut pula bergabung dengan partai ini . Pada tahun 1928 berganti nama dari Perserikatan Nasional Indonesia menjadi Partai Nasional Indonesia . Pada tahun 1929 PNI dianggap membahayakan Belanda karena menyebarkan ajaran-ajaran pergerakan kemerdekaan sehingga Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan perintah penangkapan pada tanggal 24 Desember 1929. Penangkapan baru dilakukan pada tanggal 29 Desember 1929 terhadap tokoh -tokoh PNI di Yogyakarta seperti Soekarno, Gatot Mangkupraja, Soepriadinata dan Maskun Sumadiredja . Pada tahun 1930 pengadilan para tokoh yang ditangkap ini dilakukan pada tanggal 18 Agustus 1930. Setelah diadili di pengadilan Belanda maka para tokoh ini dimasukkan dalam penjara Sukamiskin , Bandung . Dalam masa pengadilan ini Ir. Soekarno menulis pidato "Indonesia Menggugat" dan membacakannya di depan pengadilan sebagai gugatannya . Pimpinan PNI pada tahun 1931 , Ir. Soekarno diganti oleh Mr. Sartono . Mr. Sartono kemudian membubarkan PNI dan membentuk Partindo pada tanggal 25 April 1931 . Moh . Hatta yang tidak setuju pembentukan Partindo akhirnya membentuk PNI Baru. Ir. Soekarno bergabung dengan Partindo . Ir. Soekarno pada tahun 1933 , ditangkap dan dibuang ke Ende, Flores . Setelah bebas Ir . Soekarno menyumbangkan ide – idenya dan dimulai dalam sebuah harian Pikiran Rakyat dengan judul “ Mencapai Indonesia Merdeka “ . Namun 1 Agustus 1933 , Ir . Soekarno ditangkap kembali dan sangat mempengaruhi keberadaan Partindo sehingga tanpa Soekarno Partindo pun mengalami kemunduran , dan Sartono akhirnya membubarkan Organisasi Partindo . Moh. Hatta dan Syahrir dibuang ke Bandaneira pada tahun 1934 sampai dengan 1942 . PNI memenangkan Pemilihan Umum 1955 . Pada tahun 1971 PNI bergabung dengan empat partai peserta pemilu 1971 lainnya membentuk Partai Demokrasi Indonesia . Dipimpin oleh Supeni pada tahun 1998 , mantan Duta besar keliling Indonesia, PNI didirikan kembali . Sehingga pada tahun 1999 PNI menjadi peserta pemilu 1999 . PNI berubah nama menjadi PNI Marhaenisme pada tahun 2002 dan diketuai oleh Sukmawati Soekarno , anak dari Soekarno.

Majelis Islam A'la Indonesia

Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI adalah badan federasi bagi ormas Islam yang dibentuk dari hasil pertemuan 18-21 September 1937. KH Hasyim Asy'ari merupakan pencetus badan kerja sama ini, sehingga menarik hati kalangan modernis seperti KH Mas Mansur dari Muhammadiyah dan Wondoamiseno dari Syarekat Islam.

MIAI mengoordinasikan berbagai kegiatan dan menyatukan umat Islam menghadapi politik Belanda seperti menolak undang-undang perkawinan dan wajib militer bagi umat Islam. KH Hasyim Asy'ari menjadi ketua badan legislatif dengan 13 organisasi tergabung dalam MIAI.

Setelah Jepang datang, MIAI dibubarkan dan digantikan dengan Masyumi.

Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI) dibantu oleh umat Islam dilatarbelakangi dengan kebijakan Belanda membentuk Undang-Undang perkawinan pada tahun 1937. Undang-Undang tersebut dianggap oleh umat Islam bertentangan dengan umat Syari’at islam, sehingga Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang mewakili umat Islamberinisiatif mendirikan MIAI, sehingga pada tahun 1937 didirikanlah Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI). Kemudian terbentuklah Majlis Islam A’la Indonesia (MIAI), Majelis Tertinggi Islam Indonesia pada 1937 yang merupakan wujud sebenarnya dari peran politik NU. Pemrakarsanya KH A Wahab Hasbullah yang kemudian kepemimpinannya diserahkan kepada KH A Wahid Hasyim.

Kongres al-Islam pertama yang di selenggarakan MIAI pada tanggal 26 Februari-1 Maret 1938 di Surabaya. Pada kongres pertama ini membahas tentang Undang-Undang Perkawinan yang diajukan pemerintah. Masalah ini dibicarakan dalam kongres kesatu antara lain: soal hak waris umat Islam, raad agama, permulaan bulan puasa, dan perbaikan perjalanan haji. Kongres ke-2 lebih banyak mengulang materi kongres pertama. Dengan penekanan pada masalah perkawinan dan artikel yang berisi tentang penghinaan terhadap umat Islam. Untuk masalah penghinaan tersebut, kongres membentuk komisi yang diketuai Persatuan Islam Indonesia (PERSIS), dengan maksud untuk melakukan penelitian terhadap masalah tersebut dan mempersiapkan pembelaannya. Kongres ke-3 di selenggarakan di Solo pada tanggal 7-8 Juli 1941. Pada kongres ini, materi yang dimusyawarahkan tentang perjalanan haji, tempat shalat di Kereta Api, penerbitan surat kabar MIAI, Fonds MIAI, zakat fitrah, raad agama, dan tranfusi darah.

Sebagai fedarasi yang didirikan dengan tujuan untuk mempersatukan umat Islam dan konflik-konflik keagamaan. Kegiatan keagamaan MIAI mulai nampak sejak kekuasaan kolonel Belanda digeser oleh Jepang. Hal ini tidak lepas dari politik Jepang terhadap umat Islam yang berpolitik.Peran MIAI cukup besar dalam mempersatukan umat Islam di dalam suatu komunitas umat yang berlandaskan dengan al-Qur’an dan sunnah, sehingga perbedaan yang timbul pada saat itu mengenai hal-hal keagamaan dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya perdebatan yang panjang antara umat Islam sendiri., sehingga umat Islam tidak terpecah-belah pada saat penjajah melakukan penindasan terhadap mereka. Pada tahun 1943 MIAI dibubarkan, karena penjajah yang berkuasa pada saat itu menganggap MIAI sudah tidak relevan dengan kebijakan penjajah. Oleh sebab itu dibuat kebijakan baru yang bisa mengakomodasi kebijakan penjajah terhadap umat Islam. Untuk merealisasikannya, maka diganti dengan Majelis Syuro Muslimin Indonesia (MASYUMI) sebagai organisasi baru yang menjadi salah satu tempat aspirasi umat Islam. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Historis untuk mengkaji Peran Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI) Dalam Bidang Keagamaan.

Balatentara Jepang memahami situasi Indonesia dengan mayoritas adalah umat Islam. Oleh karena itu, diletakan dasar kebijakan dalam membina teritorialnya, dikenal dengan kebijakan menurut H.J.Benda disebutnya Nippon’s Islamic Grass Root Policy – Kebijakan Politik Islamnya Jepang yang ditujukan mengekloitasi potensi Ulama Desa.

Jepang menyadari adanya kekuatan partai politik Islam yang masih kongkrit aktif sampai masa pendaratan Jepang adalah Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) dan Partai Islam Indonesia (PII), dan organisasi sosial dan dakwah adalah Al Wasliyah di Medan, Mathla’ul Anwar di Banten, Persyarikatan Ulama di Majalengka, Persatuan Tarbiyatul Islamiyah (Perti) di Padang, Muhammadiyah di Yogyakarta, Persatuan Islam di Bandung dan Nahdlatul Ulama di Surabaya, ketiga organisasi yang terakhir ini, membangun wadah kesatuan perjuangannya pada tahun 1937 adalah Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI).

Keseluruhan organisasi ini, dinilai oleh Balatentara Jepang akan menjadi batu penghalang penjajahan Jepang di Indonesia. APalagi dengan kondisi Timur Tengah yang memihak ke Sekutu, padahal umat Islam Indonesia orientasinya sangat dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi di Timur Tengah. Oleh karena itu, bagaimanapun juga Jepang berupaya sekuat dayanya untuk memilih satu-satunya pendekatan kepada umat Islam Indonesia. Islamnya agar tumbuh dan bergantung pula kepada Jepang. Digariskanlah kebijakan yang bersifat depolitisasi umat Islam. Partai Politik dan Organisasi sosial pendidikan di atas, dilarang mengadakan aktivitas organisasinya.

Sebagai substitusi, dan sekaligus diharapkan mampu memobilisasi potensi umat Islam dibentuklah Shumubu – Kantor Urusan Agama, yang dipimpin oleh Kolonel Horie, pada akhir maret 1942. Terlihat betapa cepatnya antara pendudukan dengan pembentukan Shumubu. Dengan demikian Jepang telah lama memprogramkannya.

Shumubu yang dipimpin oleh tentara Jepang, ternyata tidak dapat bekerja sebagaimana yang diharapkan. Tidak mampu memobilitaskan rakyat, umat Islam saat itu sukar untuk dipimpin oleh orang asing. Oleh karena itu, Kolonel Horei digantikan oleh Hoesein Djajadiningrat, tetapi karena sebagai pakar agama Islam, yang tidak pernah memimpin organisasi sosial Islam, tidak pula mempunyai pengaruh pada umat. Oleh karena itu, diadakan lagi reorganisasi Shumubu dengan menggantikan Ketua Shumubu oleh K.H. Hasyim Asy’ari. Akibat baru saja keluar dari tahanan, karena menolak menjalankan saikerei menghormati ke arah Tokyo, maka aktivitas harian diserahkan kepada wakilnya Wahid Hasyim.

Melalui pimpinan NU, Jepang mengharapakan Shumubu tidak saja mampu memobilitaskan massa umat Islam, melainkan juga logistik. Tetapi dengan diplomatis sekali mengenai pengakuan Gunseikan terhadap Ulama. Didasarkan perlunya Ulama memahami budaya Jepang, dan segenap tata kehidupan Jepang. Dari pemahaman ini agar dikembangkan kepada generasi muda. Secara tidak langsung Gunseikan meminta kesadaran dan kecintaan terhadap Jepang. Selanjutnya dari kecintaan akan menumbuhkan pengorbanan untuk Jepang.

Setelah pembentukan Shumubu, Jepang mengizinkan pembentukan wadah baru guna menyalurkan aktivitas mantan pimpinan parpol dan ormas, pada 29 April 1942, dibentuk organisasiTiga-A (Nippon Pemimpin Asia, Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia), Organisasi ini dipimpin oleh Shimitzu dan Samsudin (Parindra). Makna Nippon sebagai Pemimpin Asia, sebagai bahasa lain, Saudara Tua dalam pengertian politik. Demikian pula makna Cahaya dan Pelindung, memberikan kesan bahwa Indonesia belum mampu mandiri sebagai bangsa merdeka tanpa petunjuk dan payung Jepang.

Demikianlah upaya Jepang dalam menciptakan kondisi baru, depolitisasi umat Islam Indonesia. Dimatikan kesadaran politik Indonesia Merdeka, dibangkitkan kesadaran baru, dialihkan kecintaan berorganisasinya bukan untuk Islam semata, tetapi juga kepada aktivitas memenangkan perang Jepang.

PPPKI

(Pemufakatan

Perhimpunan-Perhimpunan

Politik

Kebangsaan Indonesia)

Pemufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) adalah organisasi pergerakan kemerdekaan yang pernah ada di Indonesia. PPPKI merupakan organisasi kumpulan dari beberapa organisasi-organisasi seperti Partai Sosialis Indonesia, Budi Utomo, Partai Nasional Indonesia, Paguyuban Pasundan, Jong Sumatranen Bond, Pemuda Kaum Betawi, dan Kelompok Studi Indonesia.

Pemufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) didirikan dalam sebuah rapat di Bandung pada tanggal 17-18 Desember 1927.

Latar belakang didirikannya PPPKI ini adalah karena tokoh-tokoh pergerakan nasional beranggapan bahwa berjuang melalui masing-masing organisasi tidak akan membawa hasil. Lalu Soekarno mempunyai ide untuk menggabungkan organisasi-organisasi tersebut supaya Indonesia dapat mencapai kemerdekaannya.

Gagasan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

serta Aktivitas Organisasi Pergerakan

a. Pemufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI)

1) Latar Belakang Berdirinya PPPKI

Dalam sebuah rapat di Bandung tanggal 17-18 Desember 1927 dicapai kesepakatan antara wakil-wakil PSI, BU, PNI, Pasundan, Sumatranean Bond, Kaum Betawi, dan Kelompok Studi Indonesia untuk mendirikan federasi partai politik dengan nama PPPKI. Kaum nasionalis dari segala aliran menyambut pembentukan PPPKI yang dipandang sebagai imbangan kekuatan dalam menghadapi pemerintah. Koordinasi diperlukan guna menghimpun kekuatan menentang musuh bersama. Meskipun kerjasama perpecahan bersama dengan munculnya isu kooperasi dan non-kooperasi di kalangan partai politik dan saat-saat PSI merasa terancam oleh PNI. Dengan kata lain, nasionalisme Islam terancam ideologi sekuler yang berkembang pada waktu itu.

2) Perkembangan PPPKI

PPPKI mempunyai daya tarik tersendiri. PSI Yogyakarta dalam tahun 1928 menaruh perhatian terhadap ideologi nasionalis sekuler, sedangkan BU menjadi kurang konservatif. Meskipun mereka berada dalam partai politik yang berbeda-beda dan bersaing pada waktu itu, tetapi keyakinan politik mereka tidaklah jauh berbeda.

Kongres PPPKI Pertama diselenggarakan di Surabaya pada tanggal 2 September 1928. Wakil-wakil partai politik menyatakan harapannya bahwa kongres itu merupakan permulaan era baru bagi gerakan kebangsaan. Rapat kerja selanjutnya membahas masalah pendidikan nasional, bank nasional dan cara-cara memperkuat kerjasama, komisi-komisi itu terdiri dari Tjokroaminoto (PSI), Ir. Soekarno (PNI), Otto Soebrata (Pasundan) dan Thamrin (Kaum Betawi), menyiapkan program aksi jangka pendek. Kongres berhasil menunjuk Sutomo sebagai Ketua Majelis Pertimbangan PPPKI, dan rupanya ia dapat mengatasi perbedaan pendapat antara kelompok moderat dan radikal.

Kongres Indonesia Raya diadakan di Surabaya pada awal bulan Januari 1931. Kongres ini dimaksudkan untuk semua organisasi politik dan non-politik, tetapi hasilnya tidak seperti yang diharapkan karena menurut Sukiman dari PSII dan Golongan Merdeka, keduanya tidak ikut kongres, bahwa yang dimaksud Kongres Indonesia Raya tidak lain adalah kongres PPPKI seperti yang dikehendaki Sutomo.

Partindo berkembang cepat dan demikian pula PNI Baru sebagai saingannya mendapat tempat di sebagian nasionalis. Persaingan kedua partai ini menyebabkan PPPKI tidak memainkan peranan di panggung politik, meskipun Ir. Soekarno berusaha sedemikian rupa sehingga tercapai kerjasama antara partai politik.

PPPKI belum sempat menjadi federasi kekuatan partai politik ketika tiba-tiba pemerintah melakukan intervensi terhadap partai-partai non-kooperasi pada bulan Agustus 1933. organisasi ini sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menuelenggarakan rapat protes terhadap beberapa hal seperti pasal-pasal tertentu dalam KUHP dan mendukung penghapusan Undang-Undang Sekolah Liar. Akan tetapi perlu diingatkan bahwa PPKI dapat berkembang dan mampu menyatukan kekuatan politik pada tahun-tahun sebelumnya adalah berkat PSII dan PNI Baru. PPPKI tidak banyak berperan dalam panggung politik seperti yang diharapkan semula.

3) Perpecahan dalam tubuh PPPKI

Pada akhir tahun 1929 proses keruntuhan PPPKI dipercepat oleh “menyelundupnya” provokator ke dalam organisasi politik. Dalam Kongres PPPKI Kedua di Solo (25-27 Desember 1929) benih perpecahan semain terang karena istilah “kebangsaan” dipersoalkan lagi. Akan tetapi, karena adanya perbedaan-perbedaan tujuan, ideologi, dan kepribadian yang mendasar perpecahan tersebut tidak dapat dihindarkan. Partai Sarekat Islam yang berpengaruh dalam PPPKI mengundurkan diri pada tahun 1930 karena adanya penolakan dari kelompok-kelompok lainnya untuk mengakui peranan utama Islam.

Ir. Soekarno yang dianggap sebagai simbol pemersatu dalam tubuh PPPKI, dihadapkan ke pengadilan di Bandung pada bulan Agustus 1930. Ia ditangkap setelah menghadiri kongres organisasi tersebut di Yogyakarta.

b. Kongres Pemuda

1) Latar Belakang Munculnya Kongres Pemuda Indonesia

Para pelajar dan mahasiswa dari beberapa organisasi mulai bergabung dalam satu wadah bersama, yaitu Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI) yang didirikan pada tahun 1926. untuk merealisasikan semangat persatuan dalam wadah nasionalisme itu, mereka menyelenggarakan Kongres Pemuda I pada bulan Mei tahun 1926. Maka pada tanggal 30 April-2 Mei 1926 diselenggarakan Kongres Pemuda I di Jakarta (Batavia) dengan dipimpin oleh Moh. Tabrani dari Jong Java.

Tujuan kongres adalah membentuk badan sentral, memajukan paham persatuan kebangsaan, dan mempererat hubungan di antara semua perkumpulan pemuda kebangsaan.

Kongres diadakan oleh semua perkumpulan pemuda seperti Jong Java, Jong Sumatera Bond, Jong Ambon, Sekar Rukun, Jong Minahasa, Jong Batak, dan Jong Islamieten Bond. Mereka membentuk sebuah badan komite yang diketuai oleh Moh. Tabrani dari Jong Java, sekretaris Jamaluddin Adi Negoro dari Jong Sumatranen Bond dan bendahara Suwarso. Dalam buku Verslag Van Het Eerste Indonesisch Jong Conggres mengatakan, “menggugah semangat kerjasama di antara bermacam organisasi pemuda tanah air kita, supaya dapat mewujudkan kelahiran persatuan Indonesia, di tengah bangsa-bangsa di dunia.”

2) Kongres Pemuda Indonesia II

Perkumpulan pemuda yang memegang peranan aktif dalam Kongres Pemuda Indonesia II adalah Pemuda Indonesia dan PPPI (Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia). Kongres juga dihadiri oleh Jong Javam Jong Sumatranen Bond, Jong Islamieten Bond, Jong Ambon dan Jong Batak. Seperti halnya PNI, Pemuda Indonesia berpaham kebangsaan Indonesia yang radikal. Pemuda Indonesia adalah perkumpulan pemuda yang bersifat nasionalis dan meninggalkan sifat-sifat kedaerahannya.

PPPI adalah perkumpulan dari para mahasiswa Recht Schoolgeschar dan STOVIA. Asas PPPI sangat dipengaruhi oleh asas Perhimpunan Indonesia di Belanda, yaitu :

1) Kebangkitan Indonesia,

2) Antithese kolonial di antara penjajahan dan yang dijajah, non-kooperatif.

3) Mendidik para anggotanya dalam memenuhi kewajibannya di masyarakat, yaitu berjuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia.

Asas PPPI sama dengan Pemuda Indonesa, yaitu sama-sama meninggalkan sifat kedaerahan.

Penyelenggaraan Kongres Pemuda II mengadakan tiga kali rapat. Rapat dilakukan di Gedung Katholik Jonglingen Bond di Waterloopein. Rapat kedua tanggal 28 Oktober 1928 pagi di Gedung Oost Java Bioscoop di Koningsplein Noord dan rapat ketiga (rapat terakhir) pada tanggal 28 Oktober 1928 malam di Gedung Indonesische Chubuis Kramat 106 Jaarta. Dalam rapat ini disetujui usul resolusi yang dirancang oleh Muhammad Yamin, yakni Sumpah Pemuda yang berisi satu bangsa, satu nusa, dan satu bahasa Indonesia. Rapat dihadiri oleh sekitar 750 orang yang terdiri dari wakil-wakil perkumpulan pemuda. Kongres berhasil menetapkan ikrar atau Sumpah Pemuda yang selanjutnya menjadi landasan perjuangan untuk mencapai Indonesia merdeka.